Rapat Percepatan CMS Corporate

BPKAD-Praya. Dalam rangka menindaklanjuti Sosialisasi Peraturan Bupati Transaksi Non Tunai beberapa waktu sebelumnya, bertempat di Ruang Rapat Tastura III BPKAD Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 April 2018 dilaksanakan Rapat percepatan adopsi transaksi non tunai yang menjadi amanat dari Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah. BPKAD yang diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan KUSNA HARIADI, SE. MM menyampaikan pentingnya adaptasi SKPD terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini menjadi alasan dilaksanakannya kegiatan ini, dalam Perbup ini juga diatur kewajiban untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai ini 5 (lima) bulan sejak di undangkannya pada Bulan Februari 2018. Kusna Hariadi juga menyampaikan dengan proses percepatan non tunai ini diharapkan performa dan kinerja Bendahara Pengeluaran semakin cepat sehingga dapat berdampak baik terhadap SKPD tempat bernaung dan Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya, dikarenakan kemudahan dan keamanan yang didapat dalam bekerja sehingga proses penyaluran dana ke penerima berjalan seemless.

Bebeberapa pertanyaan seputar ketersediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang belum tersedia di 12 Kecamatan menjadi salah satu materi yang dipertanyakan selain perbaikan proses penginputan data dalam Sistem CMS Corporate, disampaikan pula semua keluhan dan saran yang ditampung pada pertemuan sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan pemberitahuan tertulis kepada PT. Bank NTB agar segera mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti segera.

Dalam kegiatan ini juga disimpulkan untuk beberapa SKPD yang masih ragu-ragu atau belum melaksanakan Proses Non Tunai secara menyeluruh akan diatur jadwal Assistensi/pendampingan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu yang akan bertempat di BPKAD sebagai penggagas Perbup Non Tunai yang pada saat berita ini ditulis menjadi Pilot Project Transaksi Non Tunai yang sudah melaksanakan sepenuhnya amanat Perbup dimaksud. Semoga dengan jadwal assistensi yang akan dilaksanakan minggu-minggu kedepan mampu mendorong percepatan proses adaptasi sehingga sebelum batas waktu yang ditetapkan Perbup, Bendahara Pengeluaran SKPD secara mandiri sudah mampu mengimplementasikan nya langsung ke dalam proses penatausahaan keuangan. (ikj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *