Sosialisasi e-Hibah dan e-Pokir

BPKAD-Praya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pada hari Senin 2 April 2018 diwakili 2 SKPD yaitu BPKAD dan Bappeda melakukan kegiatan Sosialisasi e-Hibah dan e-Pokir bertempat di Ruang Sidang Utama DRPD Kabupaten Lombok Tengah di hadapan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Sosialisasi e-Hibah dari BPKAD Kabupaten Lombok Tengah dipimpin langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah (Bq. Aluh Windayu) dengan Narasumber Sekretaris BPKAD (Bowo Susatyo) dan Kabid Anggaran BPKAD (Ida Ayu Wayan Maret). Kepala BPKAD dalam pengantarnya menyampaikan bahwa aplikasi e-Hibah diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan upaya peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan hibah sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama KPK yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK). Lebih lanjut Beliau menyampaikan bahwa Aplikasi Hibah Berbasis Online di Kabupaten Lombok Tengah diberi nama SOLAH (Sistem Optimalisasi Layanan Hibah) dapat akses secara luas oleh publik khususnya masyarakat Lombok Tengah melalui website :

https://www.solah.lomboktengahkab.go.id

Menanggapi pertanyaan yang muncul dari anggota DPRD terkait dengan batasan waktu dan besaran pagu anggaran, Sekretaris BPKAD menyampaikan bahwa BPKAD akan memproses setiap usulan/proposal yang disampaikan pengusul atas nama Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang masuk melalui melalui aplikasi SOLAH sepanjang batas waktu penyampaian usulan belum ditutup atau hingga menjelang penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2019 untuk penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019, sedangkan terhadap besaran pagu anggaran ditentukan berdasarkan hasil verifikasi. Ditambahkan oleh Kabid Anggaran, kebijakan pagu anggaran yang diputuskan TAPD didasarkan atas pertimbangan besaran rekomendasi dari Tim Verifikasi dengan mengedepankan aspek rasionalitas, kewajaran serta mempertimbangkan pula kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan materi sosialisasi e-Pokir dari Bappeda disampaikan oleh Kabid Penelitian Monev (Lalu Yusuf Anshari). Dalam materi yang  disampaikan bahwa aplikasi e-Pokir merupakan salah satu tindak lanjut aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 234 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Rencana Aksi Tahun 2017. Dijelaskan pula bahwa dalam implementasi aplikasi e-Pokir ini masing-masing anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan diberikan user account untuk dapat mengentry pokok-pokok pikiran (pokir) ke dalam aplikasi e-Pokir. Selanjutnya pokir yang telah diinput dalam aplikasi dilanjutnya dalam tahapan verifikasi pokir, yang bertujuan untuk mereview kesesuaian pokir dengan arah kebijakan dan prioritas daerah serta kemampuan keuangan daerah dan untuk mereview kesesuaian pokir dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan SKPD (jw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *